Gugatan Data Kripto Ditolak? Pemerintah AS Tegaskan Coinbase Wajib Serahkan Data Pengguna
Pemerintah Amerika Serikat meminta Mahkamah Agung untuk tidak memproses gugatan seorang pengguna Coinbase terhadap upaya Internal Revenue Service (IRS) dalam memperoleh catatan transaksi kripto miliknya.
Dalam dokumen tertanggal 30 Mei, Solicitor General D. John Sauer menyatakan bahwa pengguna Coinbase, James Harper, tidak memiliki hak privasi berdasarkan Amandemen Keempat untuk melindungi catatan keuangannya yang disimpan di Coinbase.
Pemerintah berpendapat bahwa Harper secara sukarela menyerahkan datanya ke Coinbase, dan IRS telah mengikuti prosedur hukum yang benar dengan mendapatkan data tersebut melalui permintaan resmi (judicially approved summons) yang disetujui oleh pengadilan.
Kasus ini bermula dari penyelidikan IRS pada tahun 2016 terkait laporan pajak yang tidak lengkap atas keuntungan dari aset kripto. Saat itu, IRS menemukan adanya kesenjangan besar antara jutaan pengguna Coinbase yang aktif berdagang Bitcoin dengan jumlah kecil wajib pajak yang melaporkan keuntungan kripto mereka.
Sebagai tindak lanjut, IRS mengajukan permintaan data massal (John Doe summons) kepada Coinbase untuk memperoleh catatan pengguna dengan volume transaksi besar.

Gugatan Harper terhadap IRS
Harper, yang melakukan transaksi Bitcoin di Coinbase pada tahun-tahun tersebut, kemudian menggugat IRS. Ia mengklaim bahwa tindakan IRS adalah pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya atas privasi catatan pribadi.
Namun, pengadilan tingkat bawah tidak sependapat. Mereka memutuskan bahwa catatan di Coinbase adalah dokumen bisnis, bukan catatan pribadi Harper, dan menyatakan bahwa IRS bertindak sesuai dengan hukum.
Dalam dokumen terbarunya, pemerintah AS menekankan bahwa preseden Mahkamah Agung mendukung posisi IRS. Mereka mengutip kasus United States v. Miller, yang menyatakan bahwa individu tidak memiliki ekspektasi privasi yang wajar atas catatan keuangan yang disimpan oleh pihak ketiga, termasuk Coinbase.
Pemerintah juga mengutip kebijakan privasi Coinbase sendiri, yang secara jelas menginformasikan bahwa data pengguna dapat dibagikan kepada penegak hukum.
Baca Juga Paris Saint Germain (PSG) Resmi Umumkan Bitcoin Treasury dan Dukungan Web3
“Jika argumen penggugat sebelumnya diajukan di pengadilan, pengadilan banding sudah dengan tepat menolak argumen tersebut karena telah jelas ditolak oleh preseden Mahkamah Agung dan tidak memiliki dasar yang kuat,” kata pemerintah.
Mahkamah Agung hingga kini belum memutuskan apakah akan mengadili kasus ini. Jika ditolak, keputusan Pengadilan Banding Sirkuit Pertama yang mendukung IRS akan tetap berlaku.
Coinbase Alami Kebocoran Data Besar
Pada 15 Mei, Coinbase mengungkapkan telah terjadi kebocoran data besar. Dalam insiden ini, pelaku berhasil menyuap staf dukungan pelanggan di India untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif pengguna.
Data yang dicuri mencakup nama pelanggan, saldo akun, dan riwayat transaksi. Coinbase mengonfirmasi bahwa insiden ini berdampak pada sekitar 1% dari pengguna aktif bulanan mereka.
Salah satu korban yang terdampak adalah Roelof Botha, mitra pengelola di Sequoia Capital.
Setelah kebocoran ini terungkap, Coinbase menghadapi gelombang gugatan hukum. Setidaknya enam gugatan hukum telah diajukan pada 15 dan 16 Mei. Para penggugat menuduh Coinbase gagal menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai dan menangani insiden ini dengan buruk.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Kraken tawarkan imbal hasil ‘staking’ bitcoin melalui Babylon tanpa wrapping atau peminjaman
Sekilas Kraken telah meluncurkan layanan “staking” bitcoin melalui integrasi baru dengan protokol DeFi Babylon. Pengguna dapat memperoleh hingga 1% APR dari bitcoin yang disimpan melalui bursa kripto ini tanpa perlu melakukan bridging, wrapping, atau meminjamkannya.

Permintaan struktural terhadap bitcoin tetap bertahan meski The Fed mengetatkan kebijakan dan risiko geopolitik, menurut analis
Sekilas Semler Scientific berencana mengumpulkan 100.500 bitcoin pada tahun 2027, menandakan minat institusional yang signifikan. Valentin Fournier, analis riset utama di BRN, mengatakan alokasi modal serupa dari beberapa entitas memperkuat prospek bullish jangka panjang BTC.

Otoritas Korea Selatan ajukan peta jalan persetujuan ETF kripto spot menurut laporan
Otoritas keuangan tertinggi Korea Selatan menyatakan akan menyiapkan rencana implementasi untuk ETF kripto lokal pada paruh kedua tahun 2025. Sebelumnya, negara tersebut telah melarang perdagangan dan penerbitan ETF kripto lokal karena risiko ketidakstabilan keuangan.

Senat Arizona menghidupkan kembali RUU yang bertujuan membentuk dana cadangan dari kripto yang disita
Ringkasan Cepat RUU yang diberi nama HB 2324 ini lolos di Senat dengan perolehan suara 16-14, sehingga kini berlanjut ke DPR. Sebelumnya, legislasi ini gagal dalam peninjauan di DPR bulan lalu.

Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya








