china ban crypto: Larangan Kripto di Tiongkok
Larangan Kripto di Tiongkok (China ban crypto)
Perdebatan soal china ban crypto terus memengaruhi pasar global dan keputusan korporasi. Artikel ini menguraikan secara komprehensif posisi resmi Tiongkok terhadap aset kripto sejak munculnya Bitcoin, pembaruan kebijakan hingga akhir 2025, ruang lingkup larangan, alasan regulator, mekanisme penegakan, dampak domestik dan internasional, serta respons industri. Pembaca akan memahami konteks historis, bukti empiris (mis. data hashrate dan pergerakan pasar), serta sumber resmi yang menjadi rujukan.
Catatan: istilah "china ban crypto" dipakai di artikel ini sebagai frasa pencarian dan ringkasan kebijakan; isi tetap netral, faktual, dan bukan nasihat investasi.
Ikhtisar dan konteks
Sejak kelahiran Bitcoin, posisi resmi pemerintah Tiongkok terhadap aset kripto berubah dari kehati‑hatian awal menjadi serangkaian tindakan pembatasan dan akhirnya pelarangan luas terhadap aktivitas kripto domestik. Alasan kebijakan berfokus pada stabilitas sistem keuangan, pencegahan kriminalitas keuangan, pengendalian modal lintas batas, serta prioritas peluncuran dan pengembangan mata uang digital bank sentral (e‑CNY) sebagai alat pembayaran terpusat.
Frasa china ban crypto merangkum rangkaian keputusan yang menempatkan transaksi, layanan penukaran fiat‑kripto, penambangan, dan penerbitan token dalam kategori yang sangat terbatas atau dilarang menurut regulator Tiongkok. Kebijakan ini bukan sekadar tindakan fiskal; melibatkan koordinasi antar‑lembaga dan upaya teknis untuk mengurangi akses serta promosi aset kripto di wilayah daratan Tiongkok.
Garis waktu kebijakan utama
Ringkasan kronologi kebijakan terkait china ban crypto:
- 2013–2017: Langkah awal membatasi peran bank dan lembaga pembayaran terhadap aset kripto; larangan ICO; penutupan bursa domestik.
- 2017: Larangan ICO skala besar dan pemindahan sebagian aktivitas bursa ke luar daratan.
- 2021: Pengetatan terhadap penambangan dan perdagangan—operasi penambangan terbesar terpaksa relokasi; dampak global pada hashrate.
- Akhir November 2025: Pertemuan Bank Rakyat Tiongkok (PBoC) dan sekitar 13 lembaga—penegasan kembali larangan, peringatan tentang kebangkitan spekulasi, serta sorotan khusus terhadap stablecoin.
Perkembangan awal (2013–2017)
Sejak 2013, otoritas Tiongkok membatasi keterlibatan bank dan penyedia layanan pembayaran dalam transaksi yang terkait mata uang virtual. Pada 2017, langkah lebih tegas diambil: penutupan banyak bursa domestik dan larangan terhadap Initial Coin Offerings (ICO). Regulator menekankan bahwa penerbitan token yang menyerupai sekuritas atau penawaran investasi publik tanpa izin merupakan aktivitas yang menimbulkan risiko bagi investor ritel dan stabilitas keuangan.
Dampak awal termasuk migrasi aktivitas bursa ke yurisdiksi lain dan munculnya layanan over‑the‑counter (OTC) serta solusi peer‑to‑peer untuk mempertahankan likuiditas di dalam negeri.
Larangan 2021 (penambangan dan perdagangan)
Pada 2021, peraturan diperketat lagi dengan target langsung pada penambangan kripto dan sejumlah aktivitas perdagangan. Alasan yang dikemukakan meliputi konsumsi energi tinggi oleh penambangan (sesuai narasi efisiensi energi nasional), risiko sistemik dari spekulasi yang meluas, dan kemungkinan penggunaan aset kripto untuk pencucian uang atau penghindaran kontrol modal.
Akibatnya, sejumlah operasi penambangan besar memindahkan fasilitas ke negara lain, menyebabkan penurunan proporsi hashrate global yang tercatat berasal dari Tiongkok pada database publik. Di sisi lain, aktivitas bawah tanah dan pemindahan operasi ke wilayah yang kurang terdeteksi menjadi respons yang dilaporkan.
Pembaruan dan penegasan kembali kebijakan (akhir 2025)
Per akhir November–Desember 2025, china ban crypto mendapat pembaruan signifikan: Bank Rakyat Tiongkok (PBoC) mengadakan pertemuan koordinasi dengan sekitar 13 kementerian dan agensi terkait, mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali bahwa aktivitas spekulatif kripto kembali mengemuka dan menimbulkan risiko. Pernyataan resmi memberi penekanan khusus pada stablecoin sebagai sumber bahaya potensial terkait aliran modal lintas batas, pencucian uang, dan tantangan pengawasan.
Sumber resmi dan media melaporkan pertemuan PBoC tersebut sebagai langkah koordinasi multi‑lembaga untuk menyelaraskan pengawasan dan penegakan hukum di semua lini administratif.
Landasan hukum dan kerangka regulasi
Kebijakan china ban crypto diposisikan dalam kerangka hukum Tiongkok yang melibatkan beberapa lembaga utama:
- People's Bank of China (PBoC): pengarah kebijakan moneter dan pengawas utama yang mengeluarkan pernyataan tentang status hukum mata uang virtual, stablecoin, dan alat pembayaran digital.
- Kementerian Keamanan Publik: menangani aspek kriminal (pencucian uang, penipuan, kejahatan transnasional) yang dikaitkan dengan aktivitas kripto ilegal.
- Office of the Central Cyberspace Affairs Commission: pengawasan konten dan platform online termasuk promosi/edukasi kripto di media sosial.
- Otoritas lain (keuangan, perbankan, bea cukai) yang berkoordinasi untuk mekanisme pengendalian modal dan penegakan administratif.
Dalam pernyataan resmi, otoritas mengkategorikan banyak aktivitas terkait kripto sebagai "kegiatan keuangan ilegal" apabila melibatkan penawaran kepada publik, pelayanan penukaran fiat, atau manipulasi pasar tanpa izin. Frasa china ban crypto sering muncul dalam laporan media untuk merangkum penempatan aktivitas‑aktivitas tersebut ke dalam ranah terlarang.
Ruang lingkup larangan
Ruang lingkup yang menjadi sasaran dalam implementasi china ban crypto meliputi:
- Perdagangan kripto on‑chain dan off‑chain yang melibatkan penyedia layanan domestik.
- Bursa dan layanan penukaran fiat‑kripto yang beroperasi di daratan Tiongkok tanpa izin.
- Layanan custody dan perantara untuk aset kripto bagi publik ritel.
- Penambangan (mining) yang terafiliasi dengan entitas domestik atau menggunakan fasilitas dalam negeri.
- Penerbitan token publik termasuk ICO dan skema penggalangan dana melalui token.
- Stablecoin dan mekanisme penebusan/penukaran lintas batas yang dapat mengakibatkan aliran modal tak terkontrol.
Stablecoin
Stablecoin mendapat sorotan khusus dalam peristiwa akhir 2025 karena beberapa alasan:
- Risiko KYC/AML: penerbit atau perantara stablecoin yang tidak menerapkan KYC/AML ketat berpotensi memfasilitasi pencucian uang dan transaksi terlarang.
- Aliran lintas batas: stablecoin berkemampuan lintas wilayah dapat melemahkan kontrol modal nasional.
- Penipuan dan penggalangan dana: stablecoin kadang digunakan dalam skema penipuan yang menyasar investor ritel.
Implikasi: Penerbit atau promotor stablecoin yang menargetkan pasar Greater China harus sangat berhati‑hati; pernyataan regulator menunjukkan penegakan terhadap aktivitas promosi atau penerbitan stablecoin di wilayah tersebut.
Mekanisme penegakan dan pengawasan
Otoritas Tiongkok melaporkan mekanisme penegakan berikut terkait china ban crypto:
- Koordinasi antar‑lembaga untuk berbagi informasi intelijen keuangan dan data transaksi.
- Penguatan monitoring terhadap media sosial, seminar, dan materi edukasi/promosi yang dianggap mendorong spekulasi kripto.
- Pembongkaran jaringan bawah tanah yang berperan dalam pencucian uang, skema penipuan, dan layanan OTC ilegal.
- Mekanisme teknis seperti pemblokiran akses ke situs tertentu, pembatasan layanan pembayaran, dan audit administratif pada entitas yang diduga melanggar.
Laporan media juga menyebut penggunaan analisis on‑chain dan data trafik jaringan sebagai bagian dari toolkit pengawasan, meski penegakan hukum tetap mengandalkan otoritas administratif dan pidana.
Alasan resmi dan argumen regulator
Argumen yang dikemukakan oleh PBoC dan lembaga terkait dalam konteks china ban crypto meliputi:
- Perlindungan stabilitas sistem keuangan: aktivitas spekulatif yang luas dapat menciptakan gelembung dan risiko sistemik.
- Pencegahan kriminalitas: pengurangan risiko pencucian uang, penipuan, dan kejahatan transnasional yang memanfaatkan aset digital.
- Kontrol modal lintas batas: membatasi mekanisme yang memungkinkan aliran modal skala besar tanpa pengawasan.
- Prioritas e‑CNY: mendorong penggunaan mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran yang aman dan terkontrol.
Semua alasan ini dikomunikasikan dengan penekanan pada perlunya melindungi investor ritel dan memperkuat pengelolaan risiko makroekonomi.
Dampak pasar dan ekonomi
China ban crypto memiliki dampak yang dapat diukur pada pasar global dan regional. Laporan pasar menunjukkan reaksi harga dan pergerakan portofolio korporasi sebagai respons langsung atau antisipatif terhadap pernyataan keras regulator.
- Pergerakan harga: pengumuman penegasan larangan pada akhir November 2025 berkorelasi dengan aksi jual jangka pendek dan peningkatan volatilitas di pasar kripto global.
- Eksposur perusahaan: perusahaan dengan eksposur kripto, termasuk yang terdaftar di pasar modal Hong Kong, mengalami tekanan harga saham setelah pengumuman penguatan kebijakan.
- Dampak makro: beberapa pengamat menyoroti risiko pengurangan aliran modal ke aset digital dan implikasi bagi aspirasi Hong Kong menjadi pusat aset digital di kawasan.
Sumber data pasar menunjukkan bahwa volatilitas dan penyesuaian alokasi institusional tetap mengikuti perkembangan regulasi global, termasuk reaksi terhadap rencana indeks institusional di luar negeri (mis. pembahasan MSCI terkait eksklusi perusahaan dengan cadangan digital besar — lihat bagian referensi). Per 20 Desember 2025, menurut CoinMarketCap yang dikutip dalam laporan pasar, harga Bitcoin berada di kisaran USD 88.154, menandai perubahan signifikan dalam 90 hari terakhir.
Dampak pada penambangan (hashrate)
Meski china ban crypto menargetkan penambangan, laporan 2025 menunjukkan bahwa Tiongkok masih memperlihatkan pangsa tertentu dari hashrate global—sekitar 14% menurut beberapa analisis pasar pada 2025. Hal ini mengindikasikan kombinasi relokasi operasi ke luar negeri, aktivitas bawah tanah, dan penggunaan fasilitas yang lebih sulit dideteksi.
Perubahan geografis hashrate memberi dampak pada distribusi energi, infrastruktur, dan risiko konsentrasi jaringan blockchain.
Dampak pada pasar modal (perusahaan Hong Kong dan saham terkait)
Pengumuman penegasan larangan menekan saham perusahaan yang memiliki keterkaitan kripto atau stablecoin. Dampak ini juga mempengaruhi persepsi Hong Kong sebagai hub aset digital: beberapa pelaku pasar menunda rencana pencatatan atau penerbitan produk kripto sementara regulator memperjelas batasan hukum.
Respons industri dan adaptasi
Industri kripto merespons china ban crypto melalui berbagai strategi:
- Relokasi operasi penambangan dan penyedia layanan ke yurisdiksi yang lebih ramah regulasi.
- Penghentian atau penundaan rencana penerbitan stablecoin yang menargetkan pasar Tiongkok/Hong Kong.
- Penggunaan mekanisme OTC, jaringan privat, dan teknologi privasi untuk menjaga layanan bagi klien yang meminta akses.
- Perusahaan bursa dan penyedia layanan meningkatkan kepatuhan KYC/AML serta transparansi untuk mengurangi risiko penutupan.
Untuk pengguna ritel dan profesional, pilihan dompet digital juga disesuaikan. Bila menyebut dompet Web3, rekomendasi di dalam artikel ini mengutamakan Bitget Wallet sebagai solusi yang kompatibel dengan kebutuhan cross‑chain dan fitur keamanan—sebagai alternatif yang menonjolkan kepatuhan dan keamanan pengguna.
Catatan merek: bila memilih layanan trading atau dompet, pertimbangkan faktor kepatuhan, keamanan, dan transparansi. Bitget menyediakan fitur edukasi dan produk untuk pengguna global.
Kritik, tantangan penegakan, dan aktivitas bawah tanah
Beberapa pengamat mengkritik efektivitas pelarangan luas:
- Volume OTC tinggi: perdagangan OTC dan saluran peer‑to‑peer dapat mempertahankan likuiditas meskipun bursa domestik ditutup.
- Penggunaan VPN dan jaringan privat: akses ke layanan luar negeri masih memungkinkan bagi sebagian pengguna.
- Tantangan teknis: penegakan on‑chain sulit tanpa kerja sama internasional yang kuat dan akses ke penyedia layanan luar negeri.
Risiko perpindahan aktivitas ke domain ilegal menjadi perhatian, karena hal ini dapat meningkatkan eksposur investor terhadap penipuan dan penggelapan.
Hubungan dengan kebijakan e‑CNY dan strategi digital nasional
China ban crypto berkaitan erat dengan prioritas Tiongkok terhadap e‑CNY (digital yuan). Pengembangan mata uang digital bank sentral dilihat sebagai cara meningkatkan kontrol moneter, efisiensi pembayaran domestik, dan kemampuan pengawasan transaksi. Kebijakan pelarangan aset kripto menyajikan ruang bagi e‑CNY untuk diperkenalkan dan diadopsi sebagai alternatif pembayaran resmi yang aman dan terkontrol.
Tujuan geopolitik dan ekonomi, termasuk upaya internasionalisasi RMB, juga menjadi bagian dari latar belakang strategi digital nasional.
Dampak internasional dan koordinasi regulasi
Pelarangan Tiongkok memiliki implikasi internasional:
- Kapital flows: pembatasan dapat mendorong pergeseran modal ke yurisdiksi lain dan memengaruhi likuiditas global.
- Reaksi regulator asing: beberapa negara mengamati langkah Tiongkok dan menyesuaikan kebijakan terhadap stablecoin dan aliran modal lintas batas.
- Koordinasi antarnegara: isu stablecoin dan risiko lintas batas memicu diskusi untuk koordinasi pengawasan global.
Contoh: pembahasan MSCI pada akhir 2025 tentang kemungkinan eksklusi perusahaan dengan cadangan aset digital besar menunjukkan bahwa regulator dan lembaga indeks global juga mempertimbangkan dampak kepemilikan aset digital terhadap kriteria penyusunan indeks (sumber berita terkait disertakan di bagian Referensi).
Kasus dan kejadian penting terkait penegakan (contingent)
Beberapa contoh penindakan dan kejadian yang dilaporkan di masa penegakan china ban crypto:
- Pembongkaran jaringan pencucian uang yang memanfaatkan layanan OTC dan kumpulan penukaran ilegal.
- Pembatalan seminar atau promosi stablecoin oleh broker/institusi yang beroperasi di wilayah Greater China.
- Tindakan administratif terhadap akun media sosial dan kanal edukasi yang mendorong spekulasi.
Kasus‑kasus ini mendemonstrasikan bagaimana penegakan dilakukan melalui campuran tindakan administratif dan pidana, serta pengawasan konten online.
Perspektif akademis dan perbandingan internasional
Dalam kajian akademis, pilihan Tiongkok untuk pendekatan pelarangan sering dibandingkan dengan pendekatan regulasi yang lebih terbuka di beberapa yurisdiksi lain. Alasan perbedaan strategi meliputi perbedaan prioritas kebijakan moneter, tingkat toleransi terhadap risiko pasar, infrastruktur pengawasan, dan tujuan strategis terkait kedaulatan data dan kontrol modal.
Beberapa studi menyarankan bahwa pendekatan larangan dapat mengurangi risiko domestik jangka pendek tetapi menimbulkan tantangan penegakan dan memicu aktivitas pasar gelap. Sebaliknya, model regulasi bertingkat (license‑based) di beberapa negara mengarahkan aktivitas ke kerangka yang dapat diawasi, namun memerlukan kapasitas pengawasan dan kepatuhan yang kuat.
Terminologi dan definisi
- Virtual currency: istilah umum untuk aset digital yang berfungsi sebagai alat tukar atau penyimpan nilai di jaringan desentralisasi.
- Stablecoin: token yang dirancang untuk mempertahankan nilai relatif stabil terhadap aset acuan (mis. mata uang fiat); mendapat sorotan regulator karena potensi aliran modal lintas batas.
- Penambangan (mining): proses validasi transaksi di beberapa jaringan blockchain yang menggunakan mekanisme proof‑of‑work.
- OTC (over‑the‑counter): perdagangan langsung antar pihak yang dapat mengeliminasi peran bursa publik.
- e‑CNY: mata uang digital bank sentral Tiongkok (digital yuan).
- KYC/AML: Know‑Your‑Customer / Anti‑Money Laundering—prosedur kepatuhan untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Dalam konteks kebijakan Tiongkok, definisi legal menempatkan banyak aktivitas yang diatur secara tradisional sebagai "kegiatan keuangan ilegal" apabila dilakukan tanpa izin atau melanggar peraturan pengendalian modal.
Lihat pula
- Regulasi kripto internasional
- e‑CNY (digital yuan)
- Pasar OTC kripto
- Stablecoin global (mis. referensi pasar)
- Kebijakan penambangan global
Referensi
- Pernyataan resmi Bank Rakyat Tiongkok (PBoC) dan pertemuan koordinasi akhir November 2025 — pernyataan publik dilaporkan oleh media utama pada Desember 2025.
- Liputan media: CoinTelegraph, CoinDesk, China Daily, Xinhua, BeInCrypto — laporan akhir 2025 terkait penegasan larangan dan perhatian terhadap stablecoin.
- Laporan pasar dan data on‑chain: CoinMarketCap (data harga Bitcoin dan kapitalisasi pasar per 20 Desember 2025), Coincu (analisis MSCI dan implikasi pasar).
- Analisis hashrate dan penambangan: laporan pasar tahun 2025 yang menempatkan pangsa hashrate Tiongkok sekitar 14%.
Sumber dan tanggal: semua data dan kutipan dikabarkan hingga 20 Desember 2025, kecuali pernyataan PBoC yang berasal dari pertemuan koordinasi akhir November 2025 seperti dilaporkan media.
Untuk panduan praktis dan layanan: jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang pengelolaan aset digital yang mematuhi regulasi, pelajari fitur‑fitur keamanan dan edukasi Bitget. Jelajahi juga Bitget Wallet untuk penyimpanan yang mendukung lintas rantai sekaligus menekankan praktik KYC/AML bagi pengguna global.
Lebih jauh eksplorasi dan pembaruan kebijakan akan ditangani oleh sumber resmi dan laporan akurat—tetap ikuti pengumuman regulator dan publikasi pasar terpercaya untuk verifikasi.
