Partai Republik di DPR Merilis Laporan 53 Halaman yang Menuduh Regulator Pemerintahan Biden Menekan Bank untuk Menghindari Crypto

Komite Jasa Keuangan DPR AS yang dipimpin oleh Partai Republik baru saja menerbitkan laporan setebal 53 halaman yang menuduh regulator Pemerintahan Biden berupaya mendorong perusahaan kripto keluar dari sistem keuangan Amerika.

Laporan tersebut mengklaim bahwa regulator Pemerintahan Biden berusaha mencegah institusi keuangan untuk menyediakan layanan kepada perusahaan kripto, sebuah kebijakan yang diduga oleh Partai Republik dan para pemangku kepentingan aset digital disebut sebagai “Operation Choke Point 2.0.”

Staf Komite Partai Republik mengatakan upaya anti-kripto dari Pemerintahan Biden menjadi “perhatian khusus” karena terjadi pada saat yang sama ketika para legislator di Kongres sedang berupaya menetapkan pedoman regulasi untuk aset digital.

Laporan tersebut menyoroti kebijakan kripto yang dipromosikan oleh Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Office of the Comptroller of the Currency (OCC), dan Securities and Exchange Commission (SEC).

“Wakil Ketua Pengawasan The Fed mencegah bank untuk terlibat dalam aktivitas terkait aset digital melalui pernyataan kebijakan, pengawasan dan surat regulasi, serta pembentukan Novel Activities Supervision Program. Novel Activities Supervision Program meningkatkan pengawasan terhadap ‘aktivitas baru’, termasuk aktivitas terkait aset digital, yang dilakukan oleh organisasi perbankan yang diawasi.

FDIC mengirimkan surat ‘pause’ kepada institusi keuangan, yang secara efektif mendorong mereka untuk menghentikan upaya terlibat dalam aktivitas terkait aset digital. Taktik penundaan ini — dan permintaan dokumen yang sangat banyak dari FDIC — membuat institusi keuangan menjadi tidak praktis untuk mengejar aktivitas terkait aset digital.”

Laporan tersebut mengklaim OCC mewajibkan institusi yang diawasi untuk menerima surat non-objection sebelum terlibat dalam aktivitas aset digital. Laporan ini juga menyoroti banyaknya tindakan penegakan regulasi oleh SEC terhadap perusahaan kripto.

Featured Image: Shutterstock/Maxim Ermolenko/Vladimir Sazonov